Ruang Opini | Tolikara dan Sikap Umat Baptis Indonesia

0
51

Tolikara dan Sikap Umat Baptis Indonesia

Oleh Arseindy *

Arseindy | fb53 kios beserta rumah dan sebuah musholla terbakar di Tolikara, diikuti 153 warga yang mengungsi. Namun api peristiwa tanggal 17 Juli itu bukannya padam, melainkan merembet ke Palu, Solo, dan Yogyakarta. Padahal masih terngiang dalam ingatan kita pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe,“Orang Papua tidak bisa bikin gereja di Aceh. Tetapi orang Aceh bisa bikin masjid di sini….” (Berita Satu, 2014)

Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), masyarakat Papua terdiri dari 51,2 persen umat Kristen Protestan, 25,42 persen umat Kristen Katolik, 23 persen umat Islam, 0,13 persen umat Budha, 0,25 umat Hindu, dan 1 persen umat kepercayaan lain. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di salah satu pulau di Indonesia bagian timur itu menganut agama Kristen. Kendati demikian, pernyataan Lukas Enembe adalah fakta keseharian tentang toleransi kerukunan umat yang lumrah terjadi di Papua.

Ketika mahasiswa Kristen yang sedang belajar di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, merayakan Natal bersama pada tahun 2013 silam, para mahasiswa Muslim pun tak segan-segan membantu menyiapkan acara tersebut. Meminjam gedung Gereja Baptis Indonesia (GBI) Batu Zaman, Bandung, perayaan Natal saat itu jadi lebih bermakna.“Kami sudah biasa saling membantu begini,” jelas salah seorang mahasiswa pada anggota gereja.

Oleh sebab itu, wajar bila pada tanggal 16 Juli lalu pun, saat gema takbir menyambut Idul Fitri menggema di seluruh nusantara, warga Muslim di tanah Papua pun mendapat dukungan warga Nasrani. “Kita malam takbir dipinjamkan sahabat Nasrani speakernya,” tulis Andi Nan dalam salah satu grup Blackberry Messenger (BBM)—yang cuplikan layarnya disebar di sosial media. Kerukunan umat beragama bukan isapan atau keniscayaan di Papua, karena pernyataan Lukas Enembe – sekali lagi – adalah fakta keseharian masyarakat Papua.

Surat yang Kontroversial

Di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua bertepatan dengan umat Muslim menyambut Idul Fitri, sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) juga tengah menyelenggarakan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang telah berlangsung lebih dulu. Nampaknya, demi menjaga hikmatnya kelancaran kegiatan KKR, munculah Surat Himbauan GIDI yang mengatur Sholat Ied dan proses penyelenggaraan sholat pada Jumat 17 Juli 2015 lalu.

Surat inilah yang menjadi kontroversi karena isinya melarang umat Muslim (baca: umat minoritas) menyelenggarakan sholat Ied. Akibat surat tersebut, ketika sholat Ied dengan menggunakan speaker besar berlangsung, beberapa pemuda gereja yang tengah mengikuti KKR mendatangi halaman Komando Rayon Militer (Koramil) tempat kegiatan berlangsung. Media Metro TV mengabarkan jika para pemuda membubarkan kegiatan sholat Ied tersebut. Tak lama berselang, pelemparan batu yang diikuti pembakaran kios dan Mushola segera menjadi warta di seluruh Indonesia.

Kebhinekaan yang selama ini terus dirajut masyarakat Papua serta-merta menguap seperti embun di pagi hari. Berita pengekangan melaksanakan sholat bukan hanya tersebar tetapi juga mendapat “aksi balasan” di berbagai belahan Indonesia yang notabene dihuni oleh mayoritas umat Muslim. Kaum Muslim yang merespon merasa bahwa surat tersebut terjadi karena penduduk mayoritas Kristen superior, dan perlu ditunjukkan bahwa di daerah lain bisa terjadi sebaliknya.

Respon kekerasan yang sempat meletup di Solo dan Yogyakarta—kemudian mengintai Jakarta dan Bandung, terjadi dengan cepat tanpa penolakkan berarti. Media sempat memberitakan adanya usaha-usaha pendamaian oleh aparat keamanan hingga pemerintah setingkat Gubernur, tetapi api kemarahan yang terlanjur memuncak membutuhkan lebih banyak air untuk mendinginkan suasana.

Respon Umat Kristen

Tentu saja, tak sedikit umat Kristen di Indonesia yang akan membela GIDI dengan mengeluarkan surat tersebut. Terlepas dari pernyataan GIDI bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan surat tersebut (dan media yang lain menyatakan GIDI pernah mengeluarkan tetapi meralat surat tersebut), umat Kristen merasa bahwa KKR skala internasional yang hikmat sebaiknya tidak terganggu oleh adzan yang menggema.Terlebih lagi, ada penilaian bahwa pembakaran dan kerusuhan tidak mungkin terjadi jika aparat Kepolisian tidak menembaki massa pemuda yang menyebabkan meninggalnya Endi Wanimbo (15). Praktis, di forum-forum online, sosial media, hingga komentar-komentar media massa online, hampir seluruhnya didominasi saling hujat antaragama. Keluar dari konteks semestinya.

Namun yang terutama, respon dari umat Kristen Indonesia lebih lambat dari seharusnya karena kita semua jarang menghadapi situasi di mana mayoritas Kristen menentukan keputusan politik dan pemerintahan. Di Jawa dan Sumatera, kungkungan mayoritas Muslim yang terjadi turun-temurun membuat umat Kristen lebih terbiasa menghadapi tekanan. Kita lebih terbiasa berdoa untuk umat yang gerejanya dibakar, ditutup, atau intimidasi lain terhadap umat, bukan mendoakan wakil Kristen yang duduk di pemerintahan untuk mengelola wilayah dengan demokratis berdasarkan kasih Kristus.Maka, baru ketika respon kekerasan melanda salah satu gereja Baptis di Yogyakarta, tepatnya Saman, Bantul, pernyataan resmi secara organisasi dikeluarkan oleh BPD GGBI Yogyakarta.

Sikap Umat Baptis

Tanpa mengesampingkan usaha Badan Pengurus Daerah Gabungan Gereja Baptis Indonesia (BPD GGBI) Yogyakarta yang telah berkoordinasi dengan Badan Pengurus Nasional (BPN) GGBI, umat Baptis di seluruh Indonesia semestinya dapat menyikapi peristiwa Tolikara dengan lebih konkret, logis, dan tentunya tetap Alkitabiah.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk hal ini, yaitu: Pertama, secara organisasional, BPN GGBI sebaiknya menjadi wakil seluruh umat Baptis (di bawah GGBI) untuk memberi pernyataan sikap atas tragedi di Tolikara. Respon serupa ini sangat jarang dilakukan GGBI—bahkan untuk kasus internasional seperti tragedi kemanusiaan akibat tindakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang sangat jelas kerusakannya. Padahal pernyataan di sini dapat berguna sebagai dukungan internasional memerangi kejahatan yang dilakukan ISIS. Dalam kasus Tolikara secara khusus, sikap GGBI akan menjadi tambahan air untuk mendinginkan suasana yang masih hangat.

Kedua, secara konten, sikap GGBI tentu harus berisi pesan yang mendasar bukan bermaksud menghakimi salah satu pihak—sekalipun salah satu pihak adalah sesama umat Kristen dan mengalami korban penembakan. Hal mendasar yang dapat disampaikan tentu berkisar tentang dukungan kita kepada pemerintah, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 22:21, dan dikuatkan Rasul Paulus dalam Roma 13:1. Kita mendukung upaya hukum yang dilakukan pemerintah, dan berpegang pada keputusan pemerintah, karena pemerintah adalah kepanjangan tangan Allah (Roma 13:4).

Jawab mereka: “Gambar dan tulisan Kaisar.” Lalu Yesus berkata kepada mereka: “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.” (Matius 22:21)

Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. (Roma 13:1)

Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. (Roma 13:4)

Selain itu, dukungan penuntasan pengembalian ketentraman antarumat juga sebaiknya disampaikan GGBI kepada GIDI, karena merekalah yang menjadi pionir perdamaian di Tolikara. Kita tentu lebih mudah berempati dengan hujatan terhadap GIDI, sehingga meski mendukung pemerintah bertindak, bukan berarti kita tidak mendukung saudara seiman seperti yang ditekankan dalam Ibrani 10:24. Toh sekalipun GIDI berbeda denominasi, tetapi mereka adalah juga tubuh Kristus yang dipakai untuk pekerjaan Allah di Tolikara.

Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. (Ibrani 10:24)

Ketiga, Alkitab menyatakan bahwa jika perdamaian bergantung pada kita maka sebaiknya kita berdamai dengan siapapun (Roma 12:18). Kekristenan bukanlah agama, apalagi agama yang mengarahkan pemeluknya untuk mendominasi pemerintahan, dan menindas penduduk yang menolak menjadi Kristen. Intisasi kekristenan bukanlah menjadi orang Kristen, melainkan menerima Kristus sebagai Juruselamat pribadi. Oleh karenanya, penting untuk mengedepankan nilai-nilai kasih sebagai saksi Kristus dalam situasi apapun, bahkan ketika umat Kristen menjadi mayoritas sekalipun.

Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang! (Roma 12:18)

Semoga melalui beberapa langkah ini, umat Baptis di seluruh Indonesia dapat menurunkan ketegangan yang masih terasa, sekaligus lebih meyakini pekerjaan Tuhan di tempatnya masing-masing. Allah beserta kita!

* Penulis adalah Sekretaris GBI Batu Zaman, Bandung, dan admin blog Toko Buku Baptis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here