Liputan Langsung

Jelang Musyawarah Nasional IV GGBI 2018 – Harus Siap Untuk Rapat, Bukan Reunian

Written by suarabaptis

Jelang Musyawarah Nasional IV GGBI 2018

HARUS SIAP UNTUK RAPAT, BUKAN REUNIAN

Jelang Musyawarah Nasional (Munas) IV Gabungan Gereja Baptis Indonesia (GGBI) 2018, organisasi -organisasi GGBI sibuk menggelar rapat kerja (raker). Serangkaian persiapan Munas yang biasanya digelar di Wisma Retret Baptis (WRB) Salatiga atau yang sekarang berganti nama menjadi Wisma Baptis Bukit Soka (WBBS) ini dimulai denagn Mukernas (Musyawarah Kerja Nasional) GGBI akhir November 2017 lalu. Mukernas ini dihadiri Badan Pengurus Nasional (BPN) GGBI serta sejumlah ketua Badan Perwakilan Daerah (BPD) di Gedung Baptis Gondangdia Jakarta. Tanggal 7-9 Desember 2017 lalu, ke-12 lembaga Baptis di bawah naungan Yayasan Baptis Indonesia (YBI) juga menghelat rapat kerja (raker) di Sekolah Tinggi Desain Indonesia (STDI). Menyusul kemudian tanggal 9-10 Februari  2018, Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia (YRSBI) pun melangsungkan raker serupa.

Menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh organisasi GGBI, keempat pengurus Bamusnas (Badan Permusyawaratan Nasional) GGBI bergantian berkeliling. Bukan saja ke raker-raker yayasan dan Mukernas, namun juga ke beberapa BPD GGBI untuk meninjau pelaksanaan Musda.

Sekadar tahu, meski kerap terjun langsung ke beberapa ke daerah, Bamusnas GGBI ini tidak sedang melakukan fungsi pengawasan langsung terhadap BPD atau lembaga Baptis. Pengawasan dan evaluasi Bamusnas secara struktural dilakukan terhadap BPN GGBI (yang mengkoordinasi tiap BPD) serta pembina yayasan (yang membina YBI –naungan ke-12 lembaga).Secara rutin, Bamusnas GGBI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembina yayasan minimal 6 bulan sekali.

Seperti yang dijelaskan Wakil Ketua Bamusnas GGBI, Pdt. Paul Kabariyanto, di luar pengawasan rutin, pengawasandilakukan juga secara kondisional.“Kalau ada yang nggak beres, kita akan memanggil mereka (BPN GGBI).Wewenang  kita yang paling utama dan paling jelas ya mempunyai hak memanggil itu. Meskipun jarang kita kumpul komplet, tetapi selalu ada perwakilan,” terangnya.

Sedangkan pengawasan terhadap Bamusnas GGBI sendiri, dilakukan gereja-gereja dalam munas yang digelar setiap tahun. “Karena program dan anggaran kita juga nggak terlalu banyak.  Sementara ini fungsi kontrolnya dirasa cukup setahun sekali. Tapi kita lihat perkembangan besok ya? Karena organisasi  kita kan dinamis. Jadi selalu dikatakan kalau membuat AD/ART itu jangan  selalu mengikat erat situasi sekarang, tetapi terbuka untuk kedepan,” ungkapnya.

Berkaitan dengan persiapan Munas IV GGBI 2018, Ketua Bamusnas GGBI, Pdt. Hana Aji Nugraha mengatakan,pihaknya terus melakukan koordinasi internal. “Demikian juga dengan pimpinan organ GGBI yang lain, khususnya dengan BPN GGBIsebagai pelaksana munas,” terangnya saat diwawancarai Andry Wahyu Pertiwi dari Suara Baptis, Jumat 20 Desember 2017.

Ia melanjutkan, “Bersama dengan pimpinan organ, persiapan (dilakukan) sampai bulan Desember, (persiapan) ini lebih bersifat informal terlebih dahulu. Namun demikian, dengan kehadiran Bamusnas dalam Mukernas BPN bulan November dan raker YBI pada awal Desember, Bamusnas mencoba mempersiapkan diri dengan melihat arah kerja baik BPN dan YBI di tahun 2018, sehingga ketika Munaskami  lebih baik dalam memimpin musyawarah. Sementara itu kami juga mempersiapkan anggota munas yang ada di daerah yang tergabung dalam forkam (forum komunikasi gereja di daerah, red). Mencermati dinamika pelayanan di GGBI, mencermati AD/ART GGBI, dan lainnya.”

Diiyakan wakilnya, kehadiran perwakilan Bamusnas GGBI dalam raker-raker organisasi GGBIdapat menolong Tim Bamusnas GGBI untuk memprediksi mana yang menjadi masalah besar dan perlu dibahas lebih lanjut dalam munas.

Sesuai AD/ART GGBI, masing-masing BPD GGBI wajib menyelenggarakan musyawarah daerah (musda) minimal dua kali dalam setahun. Meski telah ditetapkan demikian, faktanya masih ada BPD GGBI yang hanya menyelenggarakan musda setahun sekali, atau bahkan tidak siap dengan agendanya.

Hal ini dibenarkan pimpinan Bamusnas GGBI. Namun mereka mengaku maklum, sebab seringkali alasan terhambatnya musda di beberapa BPD GGBI dilatarbelakangi masalah teritorial.Bamusnas sangat memahami kesulitan BPD-BPD yang harus mengumpulkan gereja-gereja anggotanya untuk datang bermusyawarah. Terlebih BPD-BPD di luar Pulau Jawa. Misalnya, saat berkunjung ke BPD GGBI Lampung,  tim Bamusnas GGBI menyaksikan musda yang terpaksa dilaksanakan di rayon-rayon lantaran jarak yang terlalu jauh antargerejanya.

Kendati demikian, pimpinan Bamusnas GGBI mengimbau tiap BPD untuk tetapmengusahakan penyelenggaraanmusda. “Karena dengan musda, teman-teman di daerah dapat mengukur dan mengevaluasi kemampuan mereka dalam menerjemahkan program GGBI. Disamping itu, lewat musda inilah sebenarnya daerah memiliki akses untuk memberikan masukan bagi program GGBI. Karena hasil musda akan dibawa ke mukernas (musyawarah kerja nasional) BPN GGBI,” papar Pdt. Hana.

Namun, Bamusnas GGBI tidak berhak“memaksa” BPD-BPD GGBI secara langsung untuk musda. Gembala Sidang GBI Karangayu Semarang ini menandaskan, “Sekarang tidak ada kewenangan lagi(Bamusnas GGBI untuk secara langsung mengontrol BPD GGBI). Karena sekarangtidak ada bamusda (Badan Permusywaratan Daerah GGBI).Bamusnas hanyaberkewenangan mengingatkan BPN GGBI.”

Dikatakannya, struktur organisasi BPD di bawah koordinasi BPN GBBI. Maka setelah menyelenggarakan musda, BPD wajib melaporkannya kepada BPN, “Entah itu kendala, keberhasilan maupun kondisi daerah. Bamusnasmendapat info dari forkam dan mengklarifikasi ke BPN GGBI. Jadi BPD-BPD tidak akan melaporkan ke Bamusnas (secara langsung).”

Mengenai pelaksanaannya, Sekretaris Bamusnas GGBI, Pdt. Frank David Suitela menerangkan, musda pertama di tiap BPD GGBI wajib diadakan setelah munasuntuk menusun program,“Di sinilah BPD akan mensinkronkan program mereka dengan program GGBI yang disepakati di munas,” tandasnyasaat diwawancarai via telepon Sabtu (7/1/2018).Kedua, Musda yang dilaksanakan sebulan atau dua bulan menjelang munasuntuk mengevaluasi program dan laporan,jugajika ada agenda khusus seperti penentuan nama BCPO (Bakal Calon Pimpinan Organ) tahun ini. Selebihnya, BPD bisa menyelenggarakan musda di luar itu jika ada hal mendesak lain yang perlu dibahas.

Perlu diketahui, dalam Munas III GGBI 2017 lalu, disepakati tentang wajibnya diselenggarakan musda di tiap BPD yang khusus membahas BCPO. Menurut Pdt. Hana, saat ini gereja-gereja seharusnya sudah mengusulkan nama-namaBCPO tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) GGBI, David Vidyatama menyatakan, pihaknya telah mengirimkan surat ke gereja-gereja sebelum Natal 2017. Isinya, imbauan menyelenggarakan musda,  tata cara dan isian yang formatnya hampir sama dengan periode lalu.“Hanya sedikit revisi sesuai yang disepakati dalam Munas III. Timeline prosesnya juga kami lampirkan dalam surat tersebut sehingga gereja-gereja dan BPD-BPD dapat menyesuaikan diri, agar ketika Munas IV 2018 kita bisa melihat hasilnya,” sebutnya. 

“Itu kan Program Pusat, Bukan Daerah?”

Pdt. Kiki menjelaskan,mukernas dimaksudkan agar BPN GGBI dapatmemaksimalkan penyaringan aspirasi dari semua BPD GGBI menjelang munas. Terkait BPD, Pdt. Kiki mengimbau agar mereka lebih serius menangkap program BPN GGBI. “Ada memang BPD yang merasa program itu kurang berdampak di daerahnya. Dalam mukernas terakhir di Gondangdia (kantor BPN GGBI), masih ada BPD yang menggunakanistilah begini, ‘Itu kan program pusat, bukan program daerah?’ Mereka masih bepikir bahwa program pusat itu sendiri, dan program daerah itu sendiri. Masih ada yang berpikir, ‘Kami yang lebih ngerti tentang daerah!’ Itu yang seringkali menjadi benturan. Seolah-olah mereka tidak mendukung.  Jadi,‘Kami yang melaksanakan program di daerah kami,’ Padahal konsep pemikirannya BPN, yang namanya program nasional yang disepakati bersama dalam Munas  itu adalah program bersama, termasuk daerah. Jadi daerah mendukung itu bukan karena itu program nasional tapi karena program kita yang akan kita lakukan bersama-sama,” tegasnya.

Ia juga mendapati, ada beberapa BPD yang belum sinkron dalam pelaksanaan program. “Karena khususnya kami (Bamusnas) yang buat konsepnya, antara mukernas, lalu munas, kemudianmukornas(musyawarah koordinasi nasional) dan mukernas lagi. Kami sudah bikin bagannya, itu belum jalan (dengan baik). Bahkan BPD di Pulau Jawa sendiri, karena mereka masih berprinsip,‘Itu urusan kami di daerah, kami yang buat program, kami yang begini.’ Kalau di luar  Jawa persoalannya bukan tidak mendukung program BPN tetapi karena masalah teritorial mereka. Jadi mereka agak sulit untuk menerapkan sistem,” ungkapnya.

Maka, jika selama ini program nasional masih dirasa kurang “mendarat” dengan baik di daerah, iamenyarankanagar pihak BPN GGBI tidak hanya membagikan konsep kepada daerah -khususnya ketika mukernas- tetapi lebih mendengar masukan dan aspirasi dari daerah. “Memang itu yang sering terjadi dalam organisasi kita, untuk bisa mendengarkan aspirasi daerah, masih sulit untuk dipertemukan.”

Melengkapi pernyataan Pdt. Kiki, Pdt. Paul Kabariyanto pun berharap, bukan hanya BPN GGBI yang berusaha terhubung dengan BPD GGBI, tetapi ketua-ketua BPD pun  diimbau bisa menyerap dengan baik visi dan program nasional. Menurutnya, penting untuk memperbaiki komunikasi antara BPN dengan BPD GGBI.

“Kurang baik (komunikasinya). Tapi kami juga memahami ya. Yang lalu itu departemen turun ke daerah. Lalu BPN yang sekarang dikumpulkan (dengan) pengurus BPD (Mukernas). Tapi ternyata juga nggak maksimal.”

Sebab, imbuhnya, pasca-pertemuan Mukernas GGBI tersebut, akhirnya BPD tetap menyusun program yang agaknya kurang nyambungdengan program BPN GGBI.

“Makanya, terus kemarin kita ngomong, sayang ya?Biayanya besar tapi nggak efektif.Ya, coba nanti semoga BPN di kepengurusan 2020, siapa tahu punya solusi yang bisa menyelesaikan masalah ini,” harapnya.

Kendala lain pun diungkapkannya sehubungan dengan kesiapan setiap wakil gereja dalam munas. Pdt. Paul mengamati ada beberapa peserta munas yang kurang siap. “Mereka seolah datang untuk reuni. Ya,nggak salah juga sih, tetapi berharap ke depannya lebih siap untuk bermusyawarah.”

Lalu, bagaimana jalan keluarnya?

Ini masalah hatisih ya? Kita nggak bisa seperti militer. Agak susah diajak ‘profesional’.”

Ketercapaian program –termasuk langkah awal sosialisasinya–bukan semata-maat tanggung jawab BPN GGBI, tetapi juga peserta Munas yang adalah wakil gereja, ujar David Vidyatama menanggapi pertanyaan tentang keefektivan program nasional GGBI di daerah.

“Termasuk sosialisasi Rencana Kerja & Anggaran BPN GGBI. Tetapi BPN tetap berusaha mensosialisasikan program dengan berbagai media, seperti melalui surat, email, Whatsapp Group, dan media sosial,” tuturnya.

Namun ia menampik jika ada anggapan bahwa program munas yang telah disepakati bersama kurang berdampak langsung bagi gereja-gereja. Pula ia mengaku tidak sepenuhnya sepakat jika dikatakan peserta munas seringkali datang dalam keadaan kurang siap. “Hanya memang kita perlu terus menerus memperlengkapi utusan gereja di munas agar makin efektif menyuarakan pendapat gereja dan menyuarakan hasil munas di gereja masing-masing, sehingga tidak ada lagi miskomunikasi antara gereja dan organisasi,” jawabnya.

Meski demikian, David Vidyatama optimis, gereja-gereja Baptis Indonesia dan GGBI akan semakin baik dalam mewujudkan kebersamaan dalam keluarga besar, sehingga pelayanan makin efektif dan berdampak luas.“Harapan saya, gereja-gereja Baptis Indonesia anggota GGBI seluruhnya dapat hadir di Munas IV dengan membawa aspirasi dan kerinduan gereja dalam kebersamaan untuk melayani Tuhan di Indonesia, ladang yang luas yang sudah dipercayakan pada kita. Lalu kita berdiskusi dalam kasih dan persaudaraan dengan menganggap orang lain lebih penting dari diri sendiri, agar menghasilkan keputusan yang membuat damai sejahtera. Sehingga ketika kembali ke gereja, dengan penuh semangat dan sukacita kita akan menyampaikan keputusan bersama dan memastikan setiap gereja mendukungnya. Jika ini terjadi GGBI akan semakin menjadi berkat dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan,” tutupnya.

 

Salah satu alternatif yang dibangun Bamusnas GGBI untuk memaksimalkan pelayanan di BPD GGBI adalah dengan membentuk forkam (forum komunikasi). Namun sayangnya, sejak diputuskan dalam Munas II 2016 agar tiap BPD membentuk forkam,gereja-gereja belum sepenuhnya menanggapi serius. Pasalnya, menurut data milik Pdt. Kiki,Sekretaris Bamusnas GGBI, sejauh ini baru 7 dari 19 BPD GGBI yang membentuk forkam, yakni BPD DKI Jaya Banten, BPD Jatengbagut (Jawa Tengah Bagian Utara), Lampung, Solo, Yogyakarta, Kediri, Palembang, Jatim (Jawa Timur) I dan Bali.

“Forkam itu (tugasnya) menjaring aspirasi. Jadi kita siap mendengarkan. Forkam sendiri kan terbentuk bukan hanya dari anggota munas, tetapi siapa saja yang punya hati untuk berpikir tentang GGBI. Seperti masalah lembaga yang ada di daerahnya, masalah BPN GGBI, yayasan dan sebagainya. Maksud kami dengan pembentukan forkam ini, aspirasidari  bawah itu bisa  kita teruskan (ke BPN GGBI). Termasuk info tentang efektivitas mukornas, itu kami dapat juga dari forkam. Nah, itu yang kami sampaikan kepada BPN dalam Mukorpim (musyawarah Koordinasi Pimpinan),” tandasnya.

Ia menegaskan bahwa forkam ini dibentuk bukan atas dasar keinginan Bamusnas, tetapi atas kebutuhan bersama. “Itu (pembentukan forkam) kan keputusan Munas jadi harus dilaksanakan di daerah. Cuma gimana teknisnya tinggal daerah-daerah.”

Menurut Pdt. Kiki, hingga saat ini dari ke-7 forkam di BPD GGBI, belum ada yang mengadakan kegiatan rutin. Mereka hanya bertemu jika ada kepentingan mendesak, jelasnya. “Maka pelaporan terhadap Bamusnas pun sifatnya insidentil,”

Membenarkan pernyataan tersebut, Pdt. Hana menegaskan bahwa Bamusnas sendiri selalu giat mendorong BPD agar segera membentuk forkam. “Keberadaan forkam sebenarnya sangat penting, karena mereka adalah utusan gereja. Sehingga ketika ada usulan atau masukan itu pasti akan sangat diperhatikan. Misalnya tentang perubahan AD/ART, itu kan hanya bisa dilakukan atas usulan gereja anggota. Jika forkam sudah membahas dan membicarakan, maka itu bisa menjadi usulan gereja anggota untuk meninjau ulang AD/ART kita,” papar Pdt. Hana yang menegaskan juga bahwa fungsi utama forkam adalah sebagai kepanjangan pimpinan Bamusnas GGBI dalam menjalankan tugas dan fungsinya di GGBI.

Baru 60 Persen Iuran Anggota GGBI

Melihat kembali Munas III GGBI 2017 lalu. Dalam buku Laporan Pertanggungjawaban dan Program Anggaran Komisi II GGBI, tampak adanya pemangkasan jumlah anggaran program BPN GGBI. Tercantum, di tahun anggaran 2016/2017 BPN GGBI menganggarkan dana untuk program sekitar Rp 4 miliar, namun di tahun anggaran 2017/2018 melorot di kisaran angka Rp 3 miliar. Terkait ini, BPN GGBI tidak banyak memberi keterangan. Sekretaris Jendaral (Sekjen) BPN GGBI, David Vidyatama menyatakan bahwa penurunan rencana anggaran itu tidak dapat diartikan penurunan kinerja, “Yang penting program-program yang direncanakan tetap bisa dilaksanakan. Realistis dan efisiensi adalah kuncinya,” sebutnya.

Sementara itu, Pdt. Kiki kembali menjelaskan, perampingan anggaran tersebut memang sengaja disarankan dalam Munas III GGBI karena ada beberapa program yang tidak perlu diprioritaskan, juga dicoretnya agenda mukornas (musyawarah koordinasi nasional) GGBI dari daftar program.

“Memang ada (pemangkasan jumlah anggaran), walaupun kita melihat,kalau dari segi persentase iuran gereja-gerejajustru ada peningkatan. Cuma kelihatannya ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak efektif. Makanya kemarin kanwaktu munas ada beberapa program yang kita sarankan untuk tidak usah diprioritaskan,” paparnya.

Menurutnya, program anggaran BPN GGBI yang lalu banyak tersedot di biaya perjalanan, “Itu yang kemarin paling santer kita bicarakan, karena terlalu besar biaya perjalanan, bukan kegiatan atau program.”

Saat ditanya mengapa agenda mukornas GGBI perlu dihapuskan, Pdt. Kiki menerangkan bahwa mukornas faktanya mengisap biaya cukup besar.“Karena membiayai BPD,pengurus dan teknis-teknisnya semua kan dibiayai.Dari hasil evaluasi yang sebelumnya, mukornas itu memang sebenarnya kurang efektif. Karena ada miskomunikasi antara BPN dengan BPD.  Karena ada beberapa BPD yang memang sudah menyusun program di daerahnya, tetapi tidak disinkronkan dengan program BPN,” ia menguraikan.

Maka iamenyatakan, saat ini pihak pimpinan GBBI sedang mengupayakan bagaimanasupaya gereja-gereja bisa ikut mendukung program yang disusun BPN GGBI, tetapi juga bagaimana program tersebut bisa dilaksanakan gereja-gereja.

Mengenai dukungan gereja-gereja terhadap program GGBI, pesentase iuran gereja cukup meningkat namun tidak merata. Banyak BPD yang hingga kini sulit memberikan iuran, demikian Pdt. Kiki

Senada denganPdt. Kiki, Pdt. Paul menuturkan, ia bersama Tim Bamusnas GGBI selama ini juga mengamati anggota Munasnya sendiri, khususnya dalam hal komitmen iuran 10 persen.“Jadi gereja-gereja itu (peserta Munas) apakah ada yang belum mengambil bagian disitu. Karena di Munas I 2015 itu kan ada komitmen yang ditulis oleh wakil-wakil gereja untuk mendukung (program BPN melalui iuran). Nah jadi kita juga akan mengukur. Karena pengalamaan pada saat BPG (Badan Perwakilan Gereja) GGBI dulu nggak pernah begitu(mengamati peserta kontribusi peserta Munas secara khusus),jadi hanya menyalahkan BPN (jika terjadi kemacetan program),” papar Pdt. Paul yang menyebutkan juga bahwa sejauh ini baru 60 persen gereja Baptis yang tertib iuran.

“Terlebih jika ada anggota Munas yang hanya mengkritik, usul ini itu tetapi tidak tertib iuran, itu kantidak boleh begitu, tidak seimbang. Tapi di balik itu, kami juga di pimpinan saling mengingatkan, saling ‘mengolok-olok’. Jangan sampai kita ngoyak-ngoyak(mengejar-ngejar) gereja anggota untuk aktif iuran, ehkita sendiri tidak iuran,” imbuhnya.

Selain pemangkasan anggaran di tahun anggaran 2017/2018, tampak juga minimnya penyerapan anggaran BPN GGBIdi tahun 2016-2017 yang hanya 61 persen. Dalam Munas tersebut memang banyak pertanyaan dan koreksi yang terlontar. Soal itu, David Vidyatama menanggapi positif, “Meski pembiayaan program tidak sebesar rencana anggaran, tetapi hampir semua program kerja berjalan. BPN bisa menyesuaikan dengan dana yang masuk.”

Sejauh ini, lanjut David, tidak ada masalah berarti terkait pembenahan program BPN GGBI, “Karena hampir semua program dilaksanakan, jadi tidak ada masalah. Komunikasi adalah kunci, dan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kami langsung komunikasi via telepon atau bahkan di dalam WAG (WhatsApp Group). Fungsi pengawasan dan proses evaluasi jadi lebih mudah sehingga tidak perlu menunda waktu,” ungkapnya. Ia juga membenarkan, salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi dan pengawasan organisasi (BPN).

Meski laporan anggaran itu telah disetujui, penyerapan anggaran yang tidak maksimal itu mengindikasikan bahwa pelaksanaan program yang lalu sulit mencapai target. David berpendapat, seharusnya anggaran akan bisa dipenuhi jika seluruh gereja melaksanakan komitmen yang dibuat di awal periode kepengurusan GGBI 2015-2020. “Dan juga mau melaksanakan AD/ART GGBI mengenai iuran gereja. Tetapi kita tetap bersyukur, penerimaan menunjukkan kenaikan setiap tahunnya dan BPN cukup menyesuaikan diri,” ucapnya.

Disambungnya, hingga saat ini BPN GGBI tanpa jemu terus mengimbau gereja-gereja untuk memberikan iuran sesuai komitmen dan AD/ART GGBI. “GGBI adalah wadah keluarga besar gereja-gereja Baptis Indonesia sehingga kontribusi gereja dalam berbagai aspek akan memperkuat organisasi dan tentunya akan berdampak  pada penguatan seluruh gereja anggotanya,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai persentase penyerapan anggaran dan pencapaian target di tahun anggaran 2017/2018, David mengaku pihak BPN GGBI memang belum menganalisis sebab program kerja baru berjalan 8 bulan. “Tapi pemasukan sekitar 70 persen, year to date dan penyerapan dana dari pemasukan di atas 90 persen,” sebutnya yakin. 

Bersiap Mencari Calon Pemimpin GGBI

Berkaca dari kunjungan Bamusnas GGBI ke BPD di wilayah Sumatera,secara tidak langsung kunjungan ini mewakili gambaran betapa minimnya akses transportasi –dan mungkin teknologi- di beberapa wilayah lain di luar Pulau Jawa. Bamusnas sendiri mengakui, butuh waktu panjang untuk dapat meninjau setiap gereja di satu BPD GGBI Lampung dan Palembang, belum termasuk ke lembaga Baptis di wilayah itu.

“Dalam waktu empat hari itu ternyata di Lampung nggak cukup (untuk melakukan tinjuan maksimal ke gereja-gereja).  Kami usahakan saat itu bukan hanya ke gereja, tetapi juga ke RS Imanuel Way Halim (Bandar Lampung).Itu juga kami nggak bisa sampai ke Lubuk Linggau,Lahat, karena jauh sekali,” tutur Pdt. Paul Kabariyanto. “Mungkin(solusinya) bisa dilakukan dengan penguatan komunikasi melalui teknologi. Tetapi cukup sulit juga, sebab tidak semua daerah bisa terjangkau sinyal telepon yang memadai, seperti salah satu daerah di Palembang saat itu. Karena kalau solusi lain itu (BPD) mau dipecah-pecah lagi, nggak ada kekuatan sebab hanya satu dua (gereja),” ucapnya.

Menanggapi itu, Pdt. Kiki kembali menuturkan, “Kami (Pengurus Bamusnas GGBI) cuma berempat, tapi jangkauan kami itu harus seluruh Indonesia.  Jadi sejauh ini yang bisa kami lakukan adalah sebatas di Pulau Jawa dan Sumatera. Tapi memang rencana kami  setelah Munas nanti ingin memperluas (jangkauan) sampai ke beberapa BPD GGBI di luar Sumatera dan Jawa supaya visinya tetap sama. Karena rupanya ada kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk didengar dari ‘bawah’. Supaya BPN itu bisa efektif kerjanya berdasarkan apa yang dibutuhkan di lapangan.”

Menjelang Munas IV GGBI 2018 ini, Pdt. Kiki berharapgereja-gereja dapat berpartisipasi mendukung terselenggaranya Munas IV GGBI. “Karena ini tinggal  dua kali munas menjelang mubes (musyawarah besar, dulu kongres GGBI), red.)  Nah, dalam dua munas ini kita punya agenda yang cukup penting. Selain dari laporan program, ada agenda membahas BCPO. Pada saat munas nanti diharapkan sudah ada nama-nama (BCPO) dari gereja-gereja,” jelasnya.

Ditambahkannya, dalam Munas GGBI 2018 dan 2019 nanti akan diadakan pembentukan panitia pengarah (steering comitee) Mubes GGBI. “Nah,seperti Kongres X di Surabaya kemarin itu sempat ada masalah, gereja-gereja tidak dimintai masukan dulu (tentang BCPO). Makanya kita buat sekarang dan edarkan ke gereja-gereja, berharap mereka juga menyampaikan apa harapannya supaya nanti di 2020 gereja-gereja lebih aktif.”

Ia berharap,suasana Mubes GGBI 2020 nanti bisa lebih hangat seperti Konferensi APBC(Asia Pacific Baptis Conference)  September 2017 lalu yang lebih bersifat perayaan pelayanan ketimbang rapat yang tegang.

“Jadi saat mubes nanti tidak ada lagi pemilihan pimpinan organ. Yang ada, penetapan pimpinan GGBI. Maka Munas 2018 ini (dilaukan) penjaringan, Munas 2019 sudah ada bakal calon yang bisa dikatakan definitif (pasti), mubes sudah tinggal pengesahan. Biar tidakada rame-rame dalam pencalonan.” tutupnya. (awp/pris)

About the author

suarabaptis

Leave a Comment