Liputan Langsung

Sering Telat Bayarkan Klaim, RS Tak Berhak Desak BPJS Kesehatan

Written by suarabaptis

Melewati tahun keempat implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (JKN-BPJS) atau yang kini berganti nama menjadi JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat), pertumbuhan peserta program ini terbilang pesat. BPJS Kesehatan mencatat, jumlah peserta per 1 Desember 2017 mencapai lebih dari 187 juta orang. Padahal menurut lembaga ini, angka tersebut masih jauh di bawah target peserta yang semula dipatok pada tahun ini sebanyak 201 juta.

Meski demikian, rupanya masih banyak peserta JKN-KIS yang belum sepenuhnya paham tentang sistem pelayanannya. Akibatnya RS-lah yang sering terkena imbas. Mulai dari dituding pilih-pilih pasien, pelayanan asal-asalan, hingga isu menolak pasien BPJS Kesehatan.


dr. Frenki Hetharia, Sp. OG.

Dalam  pelayanan kesehatan, RS berperan sebagai lembaga penyelenggara pelayanan, sedangkan BPJS Kesehatan sebagai pemberi jaminan pembiayaan.  “Jadi RS dalam melaksanakan pelayanannya itu dibiayai lembaga BPJS Kesehatan,” demikian tutur dr. Frenki Hetharia, Sp. OG., salah satu anggota pengurus Yayasan RS Baptis Indonesia (YRSBI) saat diwawancarai Suara Baptis (SB) Jumat (12/1/2017).

Soal pembiayaan itu, lanjutnya, masyarakat pun berbeda-beda, “Ada yang memilih untuk bisa membiayai sendiri, ada yang ditanggung pemerintah. Baik daerah atau pusat. Jadi semua pendanaan (baik mandiri maupun yang ditanggung pemerintah) teralokasikan di BPJS (Kesehatan).  BPJS akan memberikan pembiayaan itu kepada RS yang bekerja sama.  Jadi prinsipnya dia (masyarakat) harus mempunyai jaminan, yang ditandai dengan adanya kartu-kartu itu,” papar dokter spesialis kandungan tersebut.

Maka, pada akhirnya semua RS harus menerima pasien yang menjadi peserta JKN-KIS. Terlebih jika pemerintah semakin memperluas cakupan kepesertaan dan memastikan seluruh penduduknya di tahun 2019 telah menjadi peserta JKN-KIS atau dengan kata lain tercapainya Universal Health Coverage (UHC).

Menurut data yang diterbitkan bpjs-kesehatan.go.id, di tahun 2017, 95 persen atau 489 dari 514 kabupaten/kota sudah terintegrasi dalam program JKN-KIS. Tercatat 3 provinsi, 67 Kabupaten, dan 24 kota sudah lebih dulu UHC di tahun 2018. Dan yang berkomitmen akan menyusul UHC lebih awal yaitu 3 provinsi yakni Jambi, Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta 59 Kabupaten dan 15 Kota.

Faktanya, Frenki menyambung, masih ada RS dan sekitar 10 persen masyarakat menolak bergabung dengan program BPJS Kesehatan. “Mereka menggunakan asuransi-asuransi konvensional yang lain,” sebutnya.

Frenki memprediksi, jika RS masih belum menerima atau tidak sepenuhnya menerima pasien BPJS Kesehatan , lambat laun mereka akan gulung tikar.  “Misalnya yang diterima hanya penyakit tertentu, penyakit dalam misalnya. Dia nggak mau terima proses bedah,” ia mencontohkan.

Namun tidak semua RS bisa memenuhi standar kualifikasi BPJS Kesehatan. Pasalnya RS tersebut haruslah sudah terakreditasi. (untuk berita selengkapnya dapat dibaca pada Majalah Suara Baptis Edisi I 2018/awp)

About the author

suarabaptis

Leave a Comment