Liputan Langsung

SEPUTAR YRSBI | Klinik Pratama Kerja Sama YRSBI-BPD GGBI

Written by admin

Sembilan bulan terlewat, program pendirian klinik pratama di setiap wilayah Badan Pengurus Daerah Gabungan Gereja Baptis Indonesia  (BPD GGBI) belum terwujud. Program ini telah diputuskan dalam rapat kerja Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia (YRSBI) Mei 2015 silam.

Rencananya, klinik pratama ini bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bila kelak dapat memenuhi persyaratan, klinik ini dapat berperan sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK 1) atau yang dalam kartu BPJS Kesehatan ditulis sebagai Faskes Tingkat 1 (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama).  Dengan demikian, PPK 1 hampir setingkat dengan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Dengan sistem kapitasi BPJS Kesehatan yang membagi kuota pada PPK 1, klinik pratama YRSBI akan mendapat cukup peluang untuk berkembang.

Berdasarkan rumusan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2014 Pasal 2, ayat 2, klinik pratama ialah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus. Beberapa persyaratan pendirian klinik baik pratama maupun utama diatur dalam permenkes ini, termasuk mengenai bangunan,  sarana, prasarana, tenaga kesehatan, dan sebagainya.

Anggota Pengurus YRSBI, dr. Frenki  Pieter Hetharia menuturkan, sampai saat ini belum ada BPD GGBI dan gereja setempat mana pun yang menyambut tawaran kerja sama pengadaan klinik pratama tersebut. Ia menduga, penyebabnya adalah ketidakjelasan informasi sehingga BPD-BPD GGBI tetap hening.

“Memang yang menjadi kekurangan kami ialah menjelaskan lebih (dalam) lagi tentang keterlibatan BPD seperti apa (dalam pembangunan klinik pratama),” ungkapnya.

Hal tersebut menyangkut apa yang harus disiapkan BPD-BPD GGBI, gereja setempat dan YRSBI sendiri. Dalam sasaran konsep, YRSBI sudah matang namun implementasinya belum cukup disosialisasikan. Frenki berharap program ini dapat disosialisasikan ulang dalam Musyawarah Nasional (Munas) II GGBI, Maret 2016, di samping pelaporan pertangungjawaban beberapa program 2015 lainnya dan penjelasan program tahun depan.

“Mungkin nanti saya mengusulkan kepada Ketua Pengurus YRSBI agar bukan hanya memberikan penjelasan secara formal di podium, tetapi juga ada kelanjutan diskusi yang lebih detail. Juga lebih fokus apabila ada BPD-BPD (dan gereja setempat) yang bersedia (menawarkan tempat untuk klinik pratama),” papar Frenki yang merasa tindak lanjut pengadaan klinik sudah harus masuk pada tahap teknis.

Berbicara tentang persyaratan, strategi YRSBI untuk bekerja sama dengan BPD GGBI dan gereja di setiap wilayah merupakan langkah pemanfaatan peluang dari regulasi pemerintah. Pasalnya, pembangunan klinik pratama ini lebih mudah persyaratannya dibandingkan klinik utama. Perlu diketahui, klinik utama ialah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.

Klinik pratama hanya perlu satu penanggung jawab yaitu dokter umum. Selanjutnya, perlu ada tenaga teknis kefarmasian, tenaga admisnistrasi atau tenaga lain yang dibutuhkan.

Persyaratan bangunan dan ruangan juga ringan. Tidak seperti klinik utama yang harus memiliki laboratorium sederhana dan apotek sendiri, karena sifatnya yang memang lebih spesialis.

Bagi Frenki, hal yang menarik ialah, klinik pratama maupun utama boleh merawat pasien inap dengan kapasitas lima hingga sepuluh tempat tidur.

“Sebenarnya konsep dari pemerintah itu baik, asal kita mau menangkap peluang dari itu!” tegasnya.

Menyinggung soal tindak lanjut, YRSBI ingin BPD-BPD GGBI dan gereja setempat menyediakan tempat sedangkan YRSBI dapat mengurus manajemen dan operasionalnya.

Menurut dokter yang juga pendiri klinik utama “Arafah” di daerah Cipatik, Bandung Barat ini, mendirikan klinik pratama sesungguhnya tidaklah sulit. Dijelaskannya, klinik pratama tidak harus dinaungi yayasan tertentu layaknya klinik utama. Klinik pratama bisa didirikan perorangan seperti dokter yang membuka praktik pribadi.

Kendala utamanya, berdasarkan pengalaman Frenki, ialah masalah tempat. Itulah mengapa YRSBI sangat mengharapkan umpan balik dari BPD GGBI atau gereja-gereja. Sebab hal ini menyangkut masalah strategi lokasi. Dengan sendirinya, gereja atau BPD GGBI setempatlah yang lebih mengenal daerahnya.

“Nah, yang saya lihat, komunikasi kami (pihak YRSBI) dengan BPD (GGBI dan gereja setempat) itu kurang klik (nyambung). Walaupun informasi awalnya sudah (diberikan), namun sepertinya penjelasan tentang lokasi dan persyaratan lokasi belum begitu lengkap. Padahal secara prinsip peraturan dari menteri kesehatan itu tidak sulit,” paparnya.

Frenki yang yakin dengan keberhasilan dan kemudahan realisasi program ini pun menambahkan, diskusi lebih rinci tentang pendirian klinik ini akan meruncing pada masalah pembiayaan.

Kendati sampai saat ini belum ada BPD GGBI dan gereja setempat yang menanggapi, YRSBI akan tetap mengupayakan realisasi klinik pratama pada tahun ini.

“Saya optimis kok, kalau sudah ada BPD (dan gereja) yang memulai, nantinya pasti banyak (BPD dan gereja lain) yang mengikuti,” ungkapnya yakin.

Program pengadaan klinik pratama sendiri bertujuan agar kehadiran pelayanan kesehatan rumah sakit Baptis dapat dirasakan umat Baptis di semua daerah bahkan masyarakat luas. Bisa saja dalam pelayanan klinik pratama nanti, ada kasus-kasus yang perlu dirujuk ke rumah-rumah sakit Baptis  di Kediri, Batu atau Bandar Lampung.

Dokter spesialis obstetri dan ginekologi (kebidanan dan kandungan, red.) ini menyadari bahwa keberadaan “orang-orang” kesehatan  masih kurang di tengah-tengah umat. “Bagi saya, jangan kita tunggu-menunggu, tapi kita yang harus hadir. Saya selalu beranggapan bahwa segala sesuatu yang besar dimulai dari hal kecil. Kalau kita mulai dari satu klinik, kita menabur. Saya tidak tahu nanti siapa yang menyiram, yang memberi pertumbuhan kan tetap Tuhan.”

Sehubungan dengan modal awal, YRSBI berbagi modal 70 persen sedangkan BPD GGBI dan gereja yang bersangkutan 30 persen. Angka 30 persen tersebut termasuk tempat, instalasi listrik dan beberapa bagian yang berkaitan dengan lokasi.

Pembagian hasil pun dilakukan dengan perhitungan yang sama, yakni YRSBI mendapat 70 persen sedangkan BPD GGBI dan gereja 30 persen. Pendapatan YRSBI sebesar 70 persen  tersebut akan dikeluarkan lagi untuk kesejahteraan tenaga kesehatan yang bekerja di klinik  dan operasional lain, sedangkan pendapatan 30 persen yang masuk ke BPD GGBI dan gereja merupakan laba bersih yang tidak dikeluarkan lagi.

Ketika ditanya tentang tenaga dokter yang akan melayani di klinik pratama, Frenki mengatakan, akan lebih baik jika tenaga dokter bisa diambil dari BPD GGBI dan gereja setempat. Namun jika tidak ada, maka YRSBI akan menghubungi dokter lain yang siap diutus ke daerah yang bersangkutan.

Frenki mengaku, sebenarnya selama tahun 2015 lalu pihaknya belum mendiskusikan lebih lanjut tentang kapan dan di mana klinik pertama akan didirikan.

“Jadi, sepertinya perlu ada evaluasi lebih lanjut khususnya tentang ketidakefektikfan publikasi mengenai (pengadaan klinik pratama) ini. Strategi 2016 harus kita ubah. Kami akan membicarakan ini lebih lanjut,” pungkasnya.

Penulis & pewawancara : Andry W.P.

Editor : Prisetyadi Teguh Wibowo

About the author

admin

Leave a Comment